Sekum INKOPPAS Andrian Lame Muhar, Pasar Rakyat Sepi diKarenakan Infrastruktur dan Lemahnya Pengelolaan Pasar

Andrian Lame Muhar Sektretaris Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar (INKOPPAS) saat usai rapat bersama Kementerian Perdagangan di hadiri oleh Kementerian Perdagangan, Direktorat Prasarana dan Logistik, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan, Dinas Perindustrian, Perdagangan , dan Koperasi DKI Jakarta, serta BUMD PD Pasar Jaya, di Jakarta, 03/02/2026. Menurutnya bahwa sepinya pasar rakyat di seluruh Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh maraknya perdagangan daring, melainkan lebih disebabkan oleh buruknya infrastruktur dan lemahnya sistem pengelolaan pasar". Foto @Sonny/Tajuknews.com/tjk/03/2026

RUBRIKASI.COM/ Jakarta. - Pemasalahan di pasar rakyat yang saat ini mendapat tanggapan dari berbagai Instansi terkait, ini menjadi pembahasan INKOPPAS (Induk Koperasi Pedagang Pasar) bersama stakeholder dalam merundingkan apa yang terjadi pada pasar rakyat yang menjadi perhatian bersama.

Dalam rapat yang di adakan di Kementerian Perdagangan di hadiri oleh Kementerian Perdagangan, Direktorat Prasarana dan Logistik, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan, Dinas Perindustrian, Perdagangan , dan Koperasi DKI Jakarta, serta BUMD PD Pasar Jaya

Andrian Lame Muhar Sektretaris Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar (INKOPPAS), di Jakarta (04/03/2026), "Mengatakan bahwa sepinya pasar rakyat di seluruh Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh maraknya perdagangan daring, melainkan lebih disebabkan oleh buruknya infrastruktur dan lemahnya sistem pengelolaan pasar".

“Yang ditangkap pemerintah pusat, pasar rakyat sepi karena faktor penjualan online dan daya beli masyarakat yang menurun. Tapi kami membantah—bukan online yang paling signifikan. Banyaknya permasalahan infrastruktur di pasar membuat pengunjung malas masuk,” ujarnya.

Lebih lanjut Andrian menjelaskan," kondisi infrastruktur yang buruk mendorong pedagang menutup kiosnya karena pembeli semakin sedikit, ditambah beban retribusi dan pengelolaan yang tidak optimal".

" Akibatnya, pasar rakyat tampak seperti pasar mati—sepi pedagang, sepi pembeli," tambahnya.

Menurut Andrian," Merujuk pada amanat Pasal 33 UUD 1945 dan arahan Presiden Prabowo Subianto, INKOPPAS mendorong agar koperasi pedagang pasar dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan pasar, baik yang dibiayai dana swasta maupun APBN".

“Kalau koperasi pedagang pasar dilibatkan, pedagang merasa sebagai tuan rumah. Mereka akan menyiapkan infrastrukturnya sendiri, lebih rapi, lebih terjaga. Karena hanya penghuni rumahlah yang bisa membenahi rumahnya,” tuturnya.

"Untuk pasar yang dibangun menggunakan APBN, INKOPPAS meminta dilibatkan sejak tahap perencanaan agar kios-kios yang dibangun pemerintah tidak terbengkalai kosong," kata Andrian.

"Selama ini, pembangunan pasar oleh pemerintah pusat sering kali tidak berkoordinasi dengan koperasi atau asosiasi pedagang, sehingga pedagang enggan pindah dan anggaran negara terbuang sia-sia," ungkapnya.

Respons cepat Menteri Perdagangan Budi Santoso. Hanya sekitar dua pekan setelah audiensi pada 20 Februari lalu, seluruh pemangku kepentingan sudah dikumpulkan untuk merumuskan solusi konkret mendapat apresiasi dari Andrian.

Sejumlah pasar yang masuk dalam pembahasan awal antara lain Pasar Cibubur dan Pasar Pondok Labu di Jakarta, satu pasar di kawasan IKN, serta Pasar Cicaheum di Bandung. Kerja sama pengelolaan rencananya akan melibatkan BUMD terkait di masing-masing daerah.

“Saya cukup berterima kasih dengan Pak Menteri, cukup cepat merespons. Dari 20 Februari kita berdialog, hari ini langsung dikumpulkan dan kita menemukan resolusi,” Pungkasnya".

@Son/Rubrikasi.com/rksi/03/2026.